TANJUNG SELOR, 11 Juni 2026 – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara menggelar forum diskusi strategis melalui wadah inovatif Library Cafe Nepandaiyan, Kamis (11/6/2026). Mengangkat tema besar “Pendidikan Berdaya, Ekonomi Berjaya”, forum ini mengupas tuntas tantangan serta arah kebijakan daerah dalam menyelaraskan mutu pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara dari berbagai perspektif pemangku kebijakan, institusi statistik, serta akademisi.
Acara ini dihadiri secara interaktif oleh berbagai elemen strategis daerah guna menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pemangku kebijakan rill dapat saling berkolaborasi, memanfaatkan basis data dan analisis statistik yang akurat, serta memformulasikan integrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan sektor industri pesisir dan wilayah perbatasan.
Keynote Speech: Mengurai Tantangan Mismatch di Tengah Bonus Demografi
Acara dibuka secara resmi dengan sambutan sekaligus paparan materi pengantar oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Sindu Senjaya Aji. Dalam keynote speech-nya, beliau menyoroti dinamika kependudukan di mana Indonesia, termasuk Kalimantan Utara, tengah menghadapi periode puncak bonus demografi. Fenomena ini di satu sisi menjadi peluang emas, namun di sisi lain dapat bertransformasi menjadi tantangan serius jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang.
Sindu Senjaya Aji memaparkan adanya indikasi mismatch struktural yang terjadi di pasar tenaga kerja regional. Meskipun akses pendidikan di Kalimantan Utara terus meningkat dan jumlah lulusan bertambah, proses transmisi ke pasar kerja masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan penyerapan sektor formal, informalitas yang tinggi, hingga munculnya fenomena pengangguran terdidik.
“Kondisi perekonomian daerah kita saat ini masih didominasi oleh sektor primer yang cenderung padat modal dengan kebutuhan variasi keterampilan yang terbatas. Akibatnya, terjadi skill gap atau overeducation di mana kompetensi lulusan tidak sejalan dengan demand riil industri. Rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja berketerampilan tinggi ini berisiko menurunkan persepsi masyarakat terhadap nilai penting pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sinergi tata kelola pengawasan dan perencanaan harus diperkuat agar investasi di bidang pendidikan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara eksponensial,” jelas Kepala Perwakilan BPKP Kaltara tersebut.
Strategi Perencanaan Daerah: Menuju Link and Match dan Diversifikasi Ekonomi
Memasuki sesi diskusi utama, pemateri pertama diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, S.E., M.M. Dalam paparannya yang komprehensif, Bertius menguraikan strategi perencanaan daerah dalam membangun SDM unggul sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Kaltara secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Upaya mengatasi tantangan ketenagakerjaan lokal tidak lagi menempatkan kebijakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri (DUDIKA) sebagai sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan yang mendesak. Kurikulum, kompetensi pengajar, dan sertifikasi keahlian para lulusan harus diselaraskan secara rigid dengan kebutuhan ril di lapangan kerja.
Selain fokus pada penyelarasan kompetensi, Pemprov Kaltara juga tengah merancang kebijakan strategis untuk memperluas lapangan kerja lokal melalui diversifikasi ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada komoditas sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan secara bertahap harus digeser menuju penguatan sektor hilirisasi industri dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Wilayah perbatasan yang selama ini dianggap sebagai daerah pinggiran kini diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan gerbang kemajuan strategis yang memerlukan intervensi pemenuhan tenaga kerja lokal yang terampil dan berdaya saing tinggi.
Potret Data BPS: Mengukur Indikator Pendidikan dan Struktur Ekonomi Kaltara
Menyambung paparan dari sisi perencanaan daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Mustaqim, SST., SE., M.Si., memperkuat jalannya diskusi dengan menyajikan potret data faktual mengenai kondisi ketenagakerjaan, pendidikan, dan perekonomian Kaltara. Data statistik ini dinilai sangat krusial sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang presisi.
Dalam paparannya, Dr. Mustaqim menyoroti capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kaltara pada tahun 2025 yang baru menyentuh angka 9,44 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kaltara baru menamatkan pendidikan di tingkat kelas 9 atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
Dari kacamata ekonomi, BPS mencatat bahwa struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Utara masih sangat bertumpu pada sektor primer. Sektor Pertambangan dan Penggalian mendominasi dengan kontribusi sebesar 26,84%, disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,87%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,73%.
“Kondisi ini menegaskan tantangan yang ada. Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer yang padat modal seringkali tidak sejalan dengan tingginya serapan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Oleh karena itu, percepatan indikator pendidikan, seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), mutlak diperlukan agar kualitas tenaga kerja lokal siap menyongsong transisi ekonomi daerah menuju sektor industri dan manufaktur,” terang Dr. Mustaqim.
Peran Strategis Akademisi: Menjawab Tantangan SDM di Kawasan Industri dan Perbatasan
Menjawab pemaparan dari sisi perencanaan pemerintah dan tantangan data statistik, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Heppi Iromo, S.Pi., M.Si., mengambil panggung untuk membedah peran vital institusi pendidikan tinggi. Beliau menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi ‘menara gading’ yang berjarak dari realitas kebutuhan masyarakat dan industri.
Dr. Heppi Iromo memaparkan komitmen UBT dalam mendukung daya saing daerah melalui penyesuaian kurikulum yang lebih adaptif dan implementasi pembelajaran berbasis praktik. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan kompetensi kelulusan dengan kualifikasi spesifik yang dicari oleh sektor industri, terutama dalam menyambut hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kaltara.
“Perguruan tinggi memiliki tugas besar untuk menjawab tantangan pemenuhan Sumber Daya Manusia, khususnya di kawasan industri dan wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis serta geopolitik yang unik. Lulusan kita harus dibekali dengan hard skill dan soft skill yang relevan. Kami di Universitas Borneo Tarakan terus mendorong kolaborasi riset, magang bersertifikat, dan teaching factory bersama pelaku industri agar lulusan kami tidak sekadar mencari kerja, melainkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi solusi bagi pembangunan daerah,” urai Dr. Heppi Iromo dengan lugas.
Kesimpulan: Sinergi Multipihak Menuju Kaltara Maju
Diskusi yang berlangsung hangat di Library Cafe Nepandaiyan ini bermuara pada satu kesepakatan kuat: mewujudkan cita-cita “Pendidikan Berdaya, Ekonomi Berjaya” tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan ekosistem kolaborasi multipihak (Multistakeholder Partnership) yang solid.
Pemerintah Daerah berperan sebagai perumus kebijakan dan penyedia regulasi, BPS bertugas menyajikan data statistik yang akurat, Perguruan Tinggi hadir sebagai pencetak SDM yang adaptif, dan BPKP menjalankan fungsi krusialnya dalam mengawal serta mengawasi akuntabilitas program pembangunan. Sinergi lintas sektor inilah yang akan memastikan investasi di sektor pendidikan dan ekonomi benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat di beranda terdepan Indonesia.
