TARAKAN, 23 Juni 2026 – Dalam upaya merespons dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan di beranda terdepan Indonesia, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tingkat tinggi pada Selasa, 23 Juni 2026.
Bertempat di Ruang Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat UBT, FGD ini mengangkat tema komprehensif, yakni “Penguatan Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset Kolaboratif dalam Mendukung Transformasi Kultur Polri, Deteksi Dini Kerawanan Kriminalitas, Konflik Sosial-Ekonomi dan Tantangan Investasi Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara”.
Acara bergengsi ini mempertemukan unsur akademisi, aparat penegak hukum, intelijen negara, pemerintah daerah, hingga pelaku dunia usaha (Quadruple Helix) untuk membedah anatomi konflik dan mencari solusi preventif di wilayah perbatasan yang memiliki posisi geostrategis.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Rektor menekankan pentingnya pergeseran paradigma penanganan masalah keamanan di perbatasan melalui pendekatan riset yang mendalam dan kolaboratif.
“Kawasan perbatasan Kalimantan Utara memiliki karakteristik dan kompleksitas yang sangat unik, mulai dari dinamika investasi, mobilitas penduduk, hingga potensi konflik sosial dan kriminalitas lintas negara. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UBT ini adalah wujud nyata kontribusi akademisi. Kami tidak hanya mengkaji secara teoritis, tetapi menyajikan riset kolaboratif yang empiris dan aplikatif. Tujuannya agar institusi kepolisian memiliki basis data yang kuat untuk melakukan deteksi dini kerawanan, sehingga pendekatan yang dilakukan tidak lagi sekadar responsif setelah kejadian, melainkan proaktif dan presisi,” tegas Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.
Apresiasi yang tinggi atas inisiatif akademik ini juga disampaikan oleh institusi kepolisian. Hadir mewakili Kapolda Kalimantan Utara, Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa Polri saat ini tengah berada dalam fase transformasi kultural yang membutuhkan dukungan pemikiran dari kaum intelektual kampus.
“Tantangan keamanan saat ini sudah tidak lagi bersifat konvensional, melainkan hibrida, cepat, masif, dan seringkali dipicu oleh eskalasi emosional di ruang digital maupun konflik investasi. Oleh karena itu, Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang lebih cerdas dan lincah. Melalui FGD dan riset dari Universitas Borneo Tarakan ini, kami mendapatkan wawasan berharga untuk merubah kultur organisasi dari yang tadinya hanya menunggu laporan atau bersifat responsif, menjadi institusi yang prediktif dan kolaboratif. Keamanan yang stabil adalah kunci bagi masuknya investasi, dan investasi adalah motor kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ungkap Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum. di hadapan para peserta FGD.
Untuk membedah tema besar tersebut secara komprehensif, FGD ini menghadirkan lima narasumber ahli dari berbagai latar belakang, mulai dari petinggi Polri, akademisi, intelijen, pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha, yang masing-masing memaparkan data dan analisis tajam terkait kondisi riil di lapangan.
Mengurai Tantangan dari Berbagai Perspektif
Diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif ini menghadirkan lima narasumber kompeten yang mengupas tuntas kerawanan di perbatasan melalui sudut pandang institusi masing-masing. Berikut adalah intisari dari paparan para pemateri:
1. Kombes Pol. Warsono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR (Karo SDM Polda Kaltara) Membawakan materi bertajuk Kultur Organisasi Polri “Tantangan Transformasi dari Responsif Menuju Prediktif dan Kolaboratif”, Kombes Pol. Warsono memaparkan cetak biru masa depan kepolisian. Beliau menekankan perlunya pergeseran paradigma operasional dari kultur lama yang reaktif (menunggu laporan) menjadi prediktif (mendeteksi ancaman), serta mengubah pola kerja sektoral menjadi kolaborasi lintas sektor yang digerakkan oleh data. Khusus untuk menghadapi dinamika wilayah perbatasan, Polda Kaltara mengusung nilai B.O.R.D.E.R. Smart Policing Culture yang berorientasi pada penyelesaian masalah spesifik perbatasan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan institusi yang tangguh.
2. Dr. H. Syafruddin, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum UBT) Melalui paparan Dari Kampus ke Lapangan “Peran Riset Akademik dalam Memprediksi Konflik dan Kriminalitas Perbatasan”, Dr. Syafruddin menyoroti pentingnya menggali kearifan lokal dan hukum adat sebagai modal sosial dalam pencegahan serta penyelesaian konflik. Beliau memperkenalkan model pendekatan “3G” (Gali, Garap, Gaungkan) yang bertujuan untuk mentransformasi peran kepolisian di lapangan, dari yang sebelumnya bertindak murni sebagai “penegak hukum” menjadi “penjaga harmoni” masyarakat.
3. Kolonel Kav. Andi (KBO Binda Kaltara) Mengangkat tema Membangun Sistem Deteksi Dini Dari Informasi Lapangan dan Prediksi Konflik, Kolonel Kav. Andi menggarisbawahi bahwa intelijen bukan sekadar instrumen pengumpul keterangan, melainkan elemen strategis dalam mendeteksi gejala awal kerawanan. Beliau memaparkan sejumlah peta potensi konflik di Kaltara, seperti pertambangan ilegal, sengketa lahan, serta aktivitas lintas batas ilegal yang sangat membutuhkan keberadaan Early Warning System (sistem peringatan dini) terpadu sebagai bahan pertimbangan yang akurat bagi para pengambil kebijakan daerah.
4. Martoni Laing, S.E., M.M. (Kabid. Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kaltara) Dalam presentasinya yang berjudul Paradoks Perbatasan “Antara Pembangunan, Kesejahteraan, dan Kerawanan Keamanan”, Martoni Laing mengurai kerentanan sosial-ekonomi di tapal batas negara. Beliau menegaskan bahwa kedaulatan fisik teritorial tidaklah cukup jika tidak ditopang oleh ketahanan sosial-ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach). Masyarakat perbatasan yang sejahtera dan mandiri akan menjadi benteng pertahanan terkuat dalam menangkal kejahatan transnasional dan menjaga keutuhan kedaulatan negara.
5. Peter Setiawan (Ketua DPP Apindo Kaltara)
Mewakili suara dunia usaha lewat materi Potensi Konflik Hubungan Industrial dan Isu Ketenagakerjaan di Perbatasan, Peter Setiawan menjabarkan empat tantangan krusial bagi iklim investasi di Kaltara: sengketa lahan akibat tumpang tindih klaim, regulasi pusat dan daerah yang kerap berbenturan, kepastian penegakan hukum, serta stabilitas sosial masyarakat. Ia mendorong penyelesaian sengketa melalui pemetaan aset yang akurat, harmonisasi perizinan, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal agar tercipta iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.
Langkah Lanjutan Sinergi Kelembagaan
Rangkaian acara Focus Group Discussion ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan perumusan poin-poin rekomendasi strategis. Hasil dari forum ini akan diolah lebih lanjut oleh Pusat Studi Kepolisian Universitas Borneo Tarakan menjadi sebuah naskah kebijakan (policy brief) serta cetak biru operasional yang dapat langsung dimanfaatkan oleh Polda Kaltara.
Melalui kolaborasi pentahelix ini, Universitas Borneo Tarakan dan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara optimis dapat terus merajut sinergi yang kokoh, mewujudkan Kaltara sebagai beranda negara yang aman, damai, ramah investasi, serta sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakatnya. (bvl/mam/mam)
