TARAKAN, 9 Juli 2026 – Dalam upaya memperkuat pemahaman akademik mengenai arah pembangunan demografi dan kesejahteraan keluarga, Universitas Borneo Tarakan (UBT) sukses menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara yang berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat UBT ini menghadirkan Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin, Ph.D., Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Rektor UBT menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi—khususnya UBT—dalam merespons tantangan demografi dan sosial yang terus berkembang, terutama mengingat posisi strategis Kalimantan Utara sebagai beranda depan negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Universitas Borneo ini, Pak, kami kalau dilihat dari usia sejak pendirian swasta karena Universitas Borneo ini perguruan tinggi swasta yang dinegerikan (PTNB). Kalau dihitung dari swasta usianya sudah 26 tahun. Tapi kalau dihitung dari penegerian itu usianya sudah kurang lebih 17 tahun, masih remaja,” ungkap Prof. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.,. Beliau menekankan bahwa transformasi status dan usia UBT mencerminkan semangat yang terus tumbuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang berdampak bagi wilayah Kalimantan Utara.
Memasuki sesi inti, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin, Ph.D. memaparkan pentingnya kapitalisasi bonus demografi yang saat ini tengah dinikmati Indonesia. Ia menekankan bahwa bonus demografi bukanlah sebuah fenomena instan yang permanen, melainkan “jendela momentum struktural sekali seumur hidup yang hanya terbuka selama rata-rata 25 hingga 30 tahun”.
Menurut Sekretaris Utama BKKBN tersebut, besarnya jumlah penduduk—mulai dari skala Singapura hingga Tiongkok—tidak mendikte kecepatan akselerasi ekonomi; yang terpenting adalah kemampuan negara untuk menjaga rata-rata pertumbuhan eksponensial secara konsisten di atas 6% per tahun selama fase bonus demografi tersebut.
Lebih spesifik mengenai konteks Kalimantan Utara, Prof. Budi memaparkan bahwa provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 75 ribu km² dengan jumlah penduduk sekitar 740 ribu jiwa. Dengan PDRB per kapita mencapai Rp208,21 juta pada tahun 2025, Kaltara dinilai memiliki kapasitas ekonomi per penduduk yang relatif tinggi dan modal awal yang sangat baik untuk melesat menjadi provinsi berpendapatan tinggi.
“Paradigma pembangunan kependudukan Kaltara harus mewujudkan pengelolaan keseimbangan demografi. Penduduk bukan lagi beban pembangunan, melainkan modal utama yang harus dijaga keseimbangannya dengan kapasitas ekonomi dan pelayanan publik,” papar Prof. Budi berdasarkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029.
Beliau juga menguraikan strategi inti One Birth – One Development Investment, di mana setiap kelahiran baru harus dihitung implikasinya secara presisi terhadap kebutuhan PAUD, SD, SMP, SMA, jumlah guru, dokter, puskesmas, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, hingga kepesertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi antara kelahiran yang terencana, anak bebas stunting, pendidikan berkualitas, tenaga kerja yang produktif, hingga lansia yang sejahtera adalah kunci menuju Keseimbangan Demografi 2045.
Acara kuliah umum ini berlangsung sangat interaktif. Ratusan mahasiswa dan dosen yang memenuhi auditorium antusias menyimak dan berdiskusi. Untuk memeriahkan suasana dan mengapresiasi partisipasi aktif peserta, panitia juga membagikan hadiah menarik bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari pemateri, serta bagi peserta yang mengajukan pertanyaan berbobot di sesi akhir acara.
Melalui kuliah umum ini, Universitas Borneo Tarakan berharap seluruh sivitas akademika dapat menyelaraskan pemikiran dan langkah nyata dengan kebijakan pemerintah pusat, guna menyokong visi besar mewujudkan Indonesia Emas yang maju, makmur, dan berkelanjutan pada tahun 2045.