Universitas Borneo Tarakan – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara melaksanakan Kuliah Umum di Universitas Borneo Tarakan. Dimana turut hadir dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE. Yang mengusung tema Akuntabilitas Untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan dan Manajemen Risiko Korupsi.
Kegiatan Kuliah Umum BPKP Perwakilan Kalimantan Utara diselenggarakan di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Borneo Tarakan Ruang Auditorium. Sebelum kuliah umum dimulai Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum Albertus Agus Windarto, S.E.,MM., CfrA dan Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H.
Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., Memberikan sambutan pada kuliah umum BPKP Perwakilan Kalimantan Utara, dimana Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan mengapresiasi kegiatan ini karena dirasa pentingnya memahami akuntabilitas pembangunan yang terkait dengan kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya dalam proses pembangunan. Ini mencakup transparansi dalam tindakan dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk mengukur dan melaporkan hasil-hasil dari program dan proyek pembangunan. Dalam konteks pembangunan, akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk program atau proyek pembangunan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Akuntabilitas juga membantu memastikan bahwa program dan proyek pembangunan tersebut dilaksanakan dengan integritas, keadilan, dan transparansi. Untuk mencapai akuntabilitas pembangunan, organisasi dan entitas harus memiliki sistem pengukuran dan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pemerintah, masyarakat sipil, dan media juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pembangunan, dengan memberikan pengawasan dan umpan balik terhadap program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
Sebelum pelaksanaan kuliah umum dengan tema Akuntabilitas Untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan dan Manajemen Risiko Korupsi dilaksanakan Penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Universitas Borneo Tarakan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Utara (BPKP) dimana penandatangan langsung dilakukan oleh Prof. Dr. Adri Patton, M.Si selaku Rektor UBT dan Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE.
Selanjutnya dilaksanakan pemberian kalung manik kepada Kepala BPKP perwakilan Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE. Oleh Rektor UBT yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Dr. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Armansyah, S.Pi., M.Si. dan Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Umum Albertus Agus Windarto, S.E.,MM., CfrA. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Dr. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T. memberikan cinderamata kepada Kepala BPKP perwakilan Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE. Dan selanjutnya Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE. Menyerahkan buku teori dan metodologi manajemen resiko korupsi (pendekatan integrative, interaksionis, dan prosesual) kepada Rektor UBT Prof. Adri Patton, M,Si.
Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Utara Dr. Felix Jonix Darjoko, Ak, M.Ec.Dev, CFE, CFrA, CIA, CGCAE. Selaku narasumber menyampaikan (kolaborasi) mengawal akuntabilitas untuk pembangunan nasional berkelanjutan dan manajemen korupsi. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan tentang Pasal 2 Perpres 192/2014BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintaahan dibidang pengawasan keuangan anggaran/daerah dan pembangunan nasional, lingkup pengawasan dan metode pengawasan yang dilakukan oleh BPKP secara assurance (pemeriksaan bukti secara objektif) dan consulting (pemberian saran aktifitas organisasi sedangkan dalam metode pengawasan menggunakan detective (audit pengadaan), refresif (Audit penghitungan kerugian) dan Refentif (penggunaan aplikasi). Selanjutnya beliau juga menyampaikan terkait manajemen korupsi dimana memiliki empat tujuan antaranya kepatuhan, kinerja, pengambilan keputusan, dan pengendalian intern, dan terakhir Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Utara membagikan tips anti korupsi dengan CDR (Cegah Deteksi Respons).
Seluruh peserta mengikuti dengan sangat antusias dan diakhiri dengan sesi foto Bersama. #HMS#AR#BS