Tarakan, 10 Januari 2025 – Universitas Borneo Tarakan (UBT) menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Tarakan. Dalam acara ini Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. melakukan penandatanganan bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Tarakan, Joko Santoso, S.Sos., M.H. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor KPPN Tarakan sebagai bagian dari upaya strategis dalam memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel di lingkungan UBT.
Pakta Integritas ini merupakan komitmen bersama antara UBT dan KPPN Tarakan untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran negara. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja (Satker) dengan instansi pengelola keuangan negara, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam kesempatan ini, Rektor UBT, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, mengadakan diskusi mendalam dengan Kepala KPPN Tarakan. Topik yang dibahas meliputi efisiensi anggaran, perencanaan keuangan yang optimal, dan penerapan sistem tata kelola yang sesuai dengan status UBT sebagai Satker.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan Universitas Borneo Tarakan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan kami dan juga untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mendukung pengembangan pendidikan di Universitas Borneo Tarakan” ujar Prof. Yahya.
Kepala KPPN Tarakan, Joko Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah efisiensi yang selama ini dilakukan oleh UBT. Namun, ia juga menekankan pentingnya konsultasi berkelanjutan dalam penggunaan anggaran.
“Dalam sistem perguruan tinggi negeri, terdapat beberapa pola pengelolaan anggaran, seperti PTNBH, BLU, dan Satker. Untuk Satker, seperti UBT, harus mengikuti prosedur yang ketat sesuai regulasi yang berlaku serta menerapkan prinsip check and balance harus menjadi dasar dalam setiap keputusan pengelolaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan tinggi.,” kata Joko Santoso.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga menjadi simbol dukungan UBT terhadap program Presiden dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rektor UBT menyatakan bahwa kerja sama dengan KPPN adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran universitas, sekaligus mendukung visi UBT sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional. #HMS#ARM#BVL